Merakyat.my.id- Keselamatan memang penting. Tapi kebijakan tanpa solusi nyata hanya akan menekan rakyat kecil yang tidak punya pilihan.
Wacana pelarangan mudik lintas provinsi menggunakan sepeda motor kembali mencuat dari parlemen. Alasannya klasik namun penting: angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi, dengan hampir separuhnya melibatkan kendaraan roda dua.
Tak ada yang menolak pentingnya keselamatan. Namun publik berhak bertanya: mengapa solusi yang ditawarkan selalu berupa larangan, bukan pembenahan?
Motor Bukan Masalah Utama, Sistemlah yang Perlu Dibedah
Setiap musim Lebaran, persoalan yang sama selalu berulang. Harga tiket bus melonjak. Tiket kereta habis dalam hitungan menit. Maskapai penerbangan tak terjangkau bagi sebagian besar pekerja informal.
Dalam kondisi seperti itu, sepeda motor menjadi pilihan rasional — bukan pilihan sembrono.
Bagi buruh, pedagang kecil, ojek online, hingga pekerja harian, mudik dengan motor adalah kompromi antara kerinduan dan kemampuan finansial. Mereka sadar risikonya. Namun mereka juga sadar bahwa dompet mereka punya batas.
Melarang motor tanpa memastikan ketersediaan transportasi massal yang murah dan memadai sama saja dengan menghukum rakyat atas kegagalan sistem.
Kebijakan Tidak Boleh Jauh dari Realitas Sosial
Mudik bukan sekadar perjalanan fisik. Ia adalah tradisi sosial dan kebutuhan emosional yang menggerakkan jutaan orang setiap tahun. Kebijakan yang menyentuhnya tidak bisa dibuat hanya dari data statistik tanpa membaca realitas ekonomi masyarakat.
Sepeda motor dalam konteks ini bukan simbol pelanggaran, melainkan simbol daya tahan hidup. Ketika negara belum mampu menghadirkan transportasi publik yang benar-benar terjangkau dan mudah diakses, rakyat mencari jalan sendiri.
Dan sering kali, jalan itu adalah roda dua.
Keselamatan Butuh Solusi, Bukan Sekadar Larangan
Jika keselamatan menjadi prioritas, maka solusi harus bersifat komprehensif:
- Perluasan program mudik gratis secara signifikan.
- Pengawasan ketat terhadap lonjakan tarif musiman.
- Penambahan armada dan kuota transportasi publik.
- Edukasi serta fasilitas keselamatan bagi pemudik motor.
Tanpa langkah-langkah tersebut, larangan hanya akan terdengar tegas di ruang rapat, namun tumpul di lapangan.
Editorial: Negara Hadir atau Sekadar Mengatur?
Rakyat tidak butuh sekadar aturan. Rakyat butuh solusi.
Pelarangan mudik motor lintas provinsi bisa saja lahir dari niat baik. Namun niat baik tanpa kesiapan infrastruktur dan akses yang adil hanya akan menambah beban bagi kelompok paling rentan.
Kebijakan yang berpihak seharusnya tidak dimulai dari “melarang”, tetapi dari “menyediakan”.
Jika negara ingin menekan angka kecelakaan, maka yang harus diperbaiki lebih dulu adalah sistem transportasinya — bukan menutup pilihan terakhir rakyat kecil.
Sumber: Dari berbagai sumber
Editor: Sutrisno Bachtiar Yusuf
